FAKTUALNEWS.co.id ASAHAN |||
Kinerja kerja Kades Sijabut Teratai,Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, Darmono jadi sorotan sejumlah warga setempat.
Pasalnya, warga menilai Kades Darmono yang telah menjabat 2 priode kurang merespon keluhan warganya terutama infrastruktur jalan di kawasan tersebut.
Warga mengeluhkan infrastruktur ruas jalan penghubung antara Dusun 2 dan Dusun 5 yang sangat memprihatinkan dan sama sekali tidak tersentuh pembangunan dan masih jalan tanah.
Padahal jalan tersebut merupakan jalan utama yang dilintasi warga terutama anak-anak yang menimba ilmu pendidikan karena dikawasan itu ada terletak Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta Pondok Pesantren (Ponpes).
Sementara menurut warga setempat, untuk pembangunan jalan dusun 2 dan dusun 5 itu sudah masuk dalam Musrembang Tahun 2023 namun hingga tahun 2025 ini sama sekali tidak ada hasil apapun dalam pembangunannya dan hal ini juga menjadi tandatanya dan sorotan warga setempat yang kecewa dengan kinerja kerja sang Kades Darmono.
Dilanjutkan sejumah warga yang sempat ditemui Wartawan FaktualNews pada Jum’at (26/9/2025) kemarin, ruas jalan antar dusun 2 dan dusun 5 yang diperkirakan sepanjang 400 meter tersebut jika hujan turun sangat sulit dilintasi warga terutama anak-anak yang akan menempuh ke sekolahnya. Hal ini akibat jalan tersebut masih tanah sehingga licin bahkan berlumpur dan bergelombang yang bisa menimbulkan kecelakaan bagi yang melintasinya.
Sejumlah warga setempat menilai Kades Darmono tidak peka terhadap “jeritan warga” terkait infrastruktur jalan yang tidak tersentuh pengaspalan atau pembangunan jalan tersebut.
Selain infrastruktur jalan, warga juga mengeluhkan terkait pembagian dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan bentuk nyata kehadiran negara untuk melindungi masyarakat yang paling rentan namun pada kenyataannya disnyalir tidak tepat sasaran. Hal ini disebutkan warga tadi, banyak warga yang seharusnya menerima malah tidak menerima dan ada yang kehidupannya mapan malah mendapatkannya.
Warga juga meminta Inspektorat dari Pemkab Asahan yang turun melakukan pemeriksaan serius dalam menjalankan tugasnya terlebih lagi soal Anggaran Dana Desa (ADD) yang kini menjadi sorotan tajam publik. Warga menginginkan agar pihak Desa Sijabut Teratai transparan soal penggunaan anggaran dana desa.
Terkait dengan pembangunan Jalan Dusun 2 dan Dusun 5 yang sama sekali tidak tersentuh pembangunan dan sangat sulit bahkan mulai tidak bisa dilalui warga tersebut, sejumlah warga telah mempersiapkan surat permohonan kepada Bupati Asahan agar merespon dan menyahuti jeritan rakyat soal pembangunan di Desa Sijabat, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan ini.
Sementara terkait dengan informasi yang disampaikan warga dan untuk perimbangan pemberitaan media, Wartawan FaktualNews coba mengkonfirmasikannya kepada Kades Darmono Pada Jum’at (26/9/2025) sekira Pukul 10.00 Wib Pagi namun sang Kades tidak berada di Kantor Desa bahkan kantor desa sepi dan tidak ada satupun kaur atau pegawai desa di kantornya. Sementara saat disambengi ke kediamannya Kades Darmono juga tidak bertemu. Sementara saat Wartawan menghubungi Kades Darmono Via Telepon Seluler HandPhone (HP) dengan nomor 08126936XXX1 tidak mengangkat dan wartawan coba mengirim pesan singkat melalui Whatss App (WA) juga tidak dibalas.
Kepala desa tak mencerminkan. Bicara. Arogan .pada hari Jumat tanggal 26 wartawan. Menjumpai .kepala desa sijabut teratai Sudarmono .di rumah ya namun tidak ada dirumah .kata tetangga ya Uda keluar …seperti ketakutan .kata Tetang ya mungkin di kantor desa pak ..?? Namun di jumpai di kantor desa .sekitar jam 10 . satupun tidak ada di kantor baik kaur desa ya .sama sekali sunyi … Lalu wartawan. Mencari no hp. Wartawan langsung menghubungi ..dengan no hp 081269367651 Namaun sampai 45 x kepala desa tidak mengangkat hp . Setelah di wa .kepada wartawan juga tidak ada balasan . kelaikan tidak di respon . wartawan cuman mau minta keterangan .dan adayang mau di bicarakan Tetang warga desa sijabut teratai dusun 2 dan dusun 5 naman dari kepala desa tidak ada h jawaban ya sampai saat ini.
Warga juga mempertanyakan kinerja kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan lembaga di tingkat desa yang berfungsi sebagai perwakilan penduduk desa, menampung aspirasi masyarakat, membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, serta mengawasi kinerja Kepala Desa yang dinilai sama sekali juga disinyalir tidak menjalankan tugas pokok dan fungsinya terkait infrastruktur pembangunan di Desa tersebut.
Terkait dengan hal tersebut, sejumla warga meminta Kejaksaan Tinggi (Kejti) Sumatera Utara dapat turun ke Desa Sijabut, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan untuk melakukan pemeriksaan “serius” terkait Transparansi Penggunaan Anggaran Dana Desa dan dana-dana lainnya yang digelontorkan pemerintah untuk pembangunan dan kesejahteraan warga desa. *
Mawardi
Editor : Red
